Solo, Sineas kenamaan Indonesia, Eros Djarot, tersandung di Solo. Shooting film 'Lastri' yang disutradarainya diancam akan dibubarkan sekelompok orang karena menganggap film itu berbau komunis. Eros mengaku lebih baik menghentikan shooting karena tidak ada jaminan dari aparat keamanan.

"Shooting film kami tetap jalan, lokasinya tidak perlu kami sebutkan. Kami memang memilih menghentikan pengambilan gambar di PG Colomadu, Karanganyar, karena ada ancaman dari sekelompok orang akan membubarkan paksa. Sedangkan tidak ada jaminan keamanan dari aparat," ujarnya, Senin, (17/11/2008).

Dia sangat menyesalkan ulah segelintir orang yang mengatasnamakan warga lalu bertindak seolah penguasa tiran dengan melakukan pelarangan kerja-kerja kesenian. Dalih pelarangan tentang isi film juga dinilai tidak masuk akal karena mereka belum mengetahui secara utuh isi film tersebut.

"Mereka merasa sudah lebih tahu padahal filmnya belum jadi. Lagipula apa hak orang melarang-larang pembuatan film. Padahal kalau sebuah film sudah jadi dan dinyatakan Lembaga Sensor Film menyatakan film itu tidak layak ditayangkan maka film itupun tidak akan mempengaruhi siapa-siapa karena tidak bisa tayang," ujarnya.

Lebih lanjut Eros juga menyayangkan aparat keamanan yang seolah-olah membiarkan tekanan sekelompok orang terhadap kelompok masyarakat yang lain. Karenanya meskipun telah mengantongi izin pembuatan film dari Mabes Polri, dia merasa tidak ada jaminan keamanan dari aparat jika ada gangguan.

"Saya malah curiga jangan-jangan orang-orang main larang itu dan juga para tidak tahu batasan ajaran sebuah ideologi. Padahal tentang komunisme, saya ini salah satu penentang utamanya. Apakah kalau saya bikin film dengan setting waktu Orde Baru nanti juga akan dinilai membangkitkan semangat Orde Baru," tegas Eros.

Sementara itu Kapolwil Surakarta, Kombes (Pol) Taufik Anshorie mengatakan pada dasarnya Polri akan melindungi dan melayani semua lapisan masyarakat. Namun dalam pembuatan film 'Lastri' ada beberapa kasus khusus yang mengiringi proses pembuatannya di wilayah Surakarta.

"Cerita film itu bernuansa historis dan ada kandungan politisnya. Kami tidak pernah menolaknya, tapi karena ada resistensi yang makin membesar dan kita juga harus melihat suasana kebatinan masyarakat karena peristiwa G30S/PKI menimbulkan luka mendalam di masyarakat," ujarnya.

Karena itu Taufik menyarankan agar pembuatan film tersebut dipertimbangkan lagi untuk menghindari keresahan yang nanti dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Ya bukan dihentikan, tapi sebaiknya dikaji ulang," ujarnya. (kilasberita.com/amz/dtc)