Solo, Sineas kenamaan Indonesia, Eros Djarot, tersandung di Solo. Shooting film 'Lastri' yang disutradarainya diancam akan dibubarkan sekelompok orang karena menganggap film itu berbau komunis. Eros mengaku lebih baik menghentikan shooting karena tidak ada jaminan dari aparat keamanan.

"Shooting film kami tetap jalan, lokasinya tidak perlu kami sebutkan. Kami memang memilih menghentikan pengambilan gambar di PG Colomadu, Karanganyar, karena ada ancaman dari sekelompok orang akan membubarkan paksa. Sedangkan tidak ada jaminan keamanan dari aparat," ujarnya, Senin, (17/11/2008).

Dia sangat menyesalkan ulah segelintir orang yang mengatasnamakan warga lalu bertindak seolah penguasa tiran dengan melakukan pelarangan kerja-kerja kesenian. Dalih pelarangan tentang isi film juga dinilai tidak masuk akal karena mereka belum mengetahui secara utuh isi film tersebut.

"Mereka merasa sudah lebih tahu padahal filmnya belum jadi. Lagipula apa hak orang melarang-larang pembuatan film. Padahal kalau sebuah film sudah jadi dan dinyatakan Lembaga Sensor Film menyatakan film itu tidak layak ditayangkan maka film itupun tidak akan mempengaruhi siapa-siapa karena tidak bisa tayang," ujarnya.

Lebih lanjut Eros juga menyayangkan aparat keamanan yang seolah-olah membiarkan tekanan sekelompok orang terhadap kelompok masyarakat yang lain. Karenanya meskipun telah mengantongi izin pembuatan film dari Mabes Polri, dia merasa tidak ada jaminan keamanan dari aparat jika ada gangguan.

"Saya malah curiga jangan-jangan orang-orang main larang itu dan juga para tidak tahu batasan ajaran sebuah ideologi. Padahal tentang komunisme, saya ini salah satu penentang utamanya. Apakah kalau saya bikin film dengan setting waktu Orde Baru nanti juga akan dinilai membangkitkan semangat Orde Baru," tegas Eros.

Sementara itu Kapolwil Surakarta, Kombes (Pol) Taufik Anshorie mengatakan pada dasarnya Polri akan melindungi dan melayani semua lapisan masyarakat. Namun dalam pembuatan film 'Lastri' ada beberapa kasus khusus yang mengiringi proses pembuatannya di wilayah Surakarta.

"Cerita film itu bernuansa historis dan ada kandungan politisnya. Kami tidak pernah menolaknya, tapi karena ada resistensi yang makin membesar dan kita juga harus melihat suasana kebatinan masyarakat karena peristiwa G30S/PKI menimbulkan luka mendalam di masyarakat," ujarnya.

Karena itu Taufik menyarankan agar pembuatan film tersebut dipertimbangkan lagi untuk menghindari keresahan yang nanti dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. "Ya bukan dihentikan, tapi sebaiknya dikaji ulang," ujarnya. (kilasberita.com/amz/dtc)

Polda Papua olah TKP penembakan di Mulia

Direktur Reserse Umum Kepolisian Daerah (Polda) Papua, Kombes Pol Wachyono, pascainsiden penembakan oleh orang tidak dikenal di Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, sekira pukul 09.15 WIT Kamis ini, pihaknya melakukan olah tempat ......

Universitas Jember kerja sama dengan Sekolah Thailand

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember (Unej), Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjalin kerja sama dengan asosiasi sekolah bertaraf internasional Thailand.Kepala Humas dan Protokol Unej, Rokhani SP MSi ......

Semangat Tim Rusia bantu evakuasi perlu diapresiasi

Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI Daryatmo, mengatakan semangat tim Rusia dalam membantu operasi pencarian dan evakuasi pesawat Sukhoi di Gunung Salak perlu diapresiasi....

Kemenag akan rekrut Polwan sebagai petugas haji

Kementerian Agama melalui Ditjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PHU) berencana merekrut tenaga Polisi Wanita (Polwan) sebagai petugas haji di Arab Saudi.Kemenag tetap merekrut petugas keamanan dari Mabes TNI dan Polri ......

Pemkab Kediri siapkan lahan untuk relokasi PKL

Pemerintah Kabupaten Kediri Jawa Timur menyiapkan lahan untuk keperluan relokasi para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Pasar Pamenang Kecamatan Pare....